Powered by Blogger.

Penerapan Pasal 85-87 KUHPM Tentang Tindak Pidana Desersi oleh TNI




Thursday, 3 January 2013


1.1.       Latar Belakang Masalah
Manusia adalah makhluk sosial selain sebagai mahluk pribadi/individu, dimana manusia selalu ingin berinteraksi dengan sesama manusia lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari manusia sebagai makhluk sosial selalu bersama-sama dan kelompok-kelompok.

Di dalam suatu kelompok masyarakat, apakah masyarakat kota, desa, modern ataupun primitif, bahkan masyarakat yang lebih besar selalu dijumpai aneka macam peraturan-peraturan yang merupakan petunjuk hidup bagi setiap individu bagaimana ia harus bertingkah laku dalam pergaulan sehari-hari dalam masyarakat. Kedisiplinan sangat diperlukan di dalam kehidupan, baik pribadi maupun kelompok atau organisasi. Disiplin yang berintisari ketaatan atau kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan, aturan-aturan atau kelaziman yang berlaku, adalah salah satu faktor penting dalam usaha mencapai tujuan tertentu.

Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber hukum yang berlaku di Negara Indonesia, dengan demikian aturan-aturan yang ada di dalamnya mengikat setiap orang yang menjadi warga negara maupun orang yang ada didalam Negara Republik Indonesia. Warga negara Indonesia berkedudukan yang sama di dalam hukum, hal ini diatur dalam
Undang-Undang Dasar 1945 tahun 1945 Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi :
“Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tahun 1945, Negara yang berdasarkan atas hukum berarti segala macam tindakan pemerintahan maupun rakyat harus didasarkan atas hukum dan dipertanggung jawabkan secara hukum.
Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI :

“Untuk menegakkan tata kehidupan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, setiap prajurit dalam menunaikan dan kewajibannya wajib bersikap dan berlaku disiplin.”
Dalam Sapta Marga dan Sumpah prajurit telah ditekankan bahwa para prajurit harus memiliki kepatuhan dan taat kepada atasannya. Selain itu, anggota Tentara Nasional Indonesia wajib pula menegakkan kehormatan dan selalu menghindari perbuatan yang dapat menodai nama baik ketentaraan dan kesatuannya. Peradilan militer merupakan salah satu lingkungan peradilan sebagaimana ditegaskan alam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menetapkan adanya empat Lingkungan Peradilan yaitu Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Lingkungan Peradilan Militer.
Melihat dari kenyataan bahwa tugas dan tanggungjawab serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh peradilan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia sangat berbeda dengan peradilan lainnya, karena dalam pembinaan anggota Tentara Nasional Indonesia berlaku siatu sistem dan cara serta norma-norma disiplin hukum lain yang berlaku dalam jajaran badan peradilan umum.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa. Selain itu ABRI dibatasi oleh undang-undang dan peraturan militer sehingga semua tindak tanduk perbuatan yang dijalani juga harus berlandaskan pada undang-undang dan peraturan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang berat dan amat khusus maka TNI di didik dan dilatih untuk mematuhi perintah-perintah ataupun putusan tanpa membantah dan melaksanakannya dengan tepat, berdaya guna dan berhasil guna.

Dengan semakin tingginya tingkat kesadaran hukum masyarakat maka seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia yang kemudian disingkat dengan TNI harus semakin hati-hati dalam bertindak maupun berbuat agar tidak melakukan perbuatan yang dapat melanggar norma hukum yang berlaku.
Negara Republik Indonesia (RI) adalah negara hukum, yang berarti setiap penduduk, pejabat penguasa aparatur negara termasuk anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) tunduk dan taat pada hukum yang berlaku dalam tingkah laku sehari-hari baik didalam maupun di luar dinas.

Perbuatan/tindakan dengan dalih atau bentuk apapun yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) baik secara perorangan maupun kelompok yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum, norma-norma lainnya yang berlaku dalam kehidupan atau bertentangan dengan peraturan kedinasan, disiplin, tata tertib di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada hakekatnya merupakan perbuatan/tindakan yang merusak wibawa, martabat dan nama baik Tentara Nasional
Indonesia (TNI) yang apabila perbuatan/tindakan tersebut dibiarkan terus, dapat menimbulkan ketidaktentraman dalam masyarakat dan menghambat pelaksanaan pembangunan dan pembinaan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Setiap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM), dan Peraturan Disiplin Militer (PDM) dan peraturan-peraturan lainnya. Peraturan hukum Militer inilah yang diterapkan kepada Tamtama, Bintara, maupun Perwira yang melakukan suatu tindakan yang merugikan kesatuan, masyarakat umum dan negara yang tidak terlepas dari peraturan lainnya yang berlaku juga bagi masyarakat umum.
Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah tindak pidana desersi. Adapun tindak pidana desersi ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) :
pasal 85, “Militer,  yang  karena  salahnya menyebabkan  ketidakhadirannya  tanpa izin diancam” :

Ke-1,  Dengan  pidana  penjara  maksimum  sembilan  bulan,  apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebihlama dari tiga puluh hari.

Ke-2,  Dengan  pidana  penjara  maksimum  satu  tahun,  apabila ketidakhadiran  itu  dalam waktu  damai,  disebabkan  terabaikan  olehnya seluruhnya  atau  sebagian  dari  suatu  perjalanan  ke  suatu  tempat  yang terletak di luar pulau di mana dia sedang berada yang diketahuinya atau patut harus menduganya ada perintah untuk itu.

Ke-3, Dengan pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan apabila ketidakhadiran  itu,  dalam  waktu  poerang  tidak  lebih  lama  dari  empat hari.

Ke-4,  Dengan  pidana  penjara  maksimum  dua  tahun,  apabila ketidakhadiran  itu dalam waktu perang, disebabkan  terabaikan olehnya seluruhnya  atau  sebagian  dari  usaha  perjalanan  yang  diperintahkan kepadanya sebagaimana diuraikan pada nomor ke-2, atau tergagalkannya suatu perjumpaan dengan musuh.

Pasal 86, yang  dengan  sengaja  melakukan  ketidakhadiran  tanpa  izin diancam :

Ke-1,  Dengan  pidana  penjara  maksimum  1  tahun  4  bulan,  apabila ketidakhadiran  aitu dalam waktu damai minimal 1 hari dan  tidak  lebih lama dari 30 hari.

Ke-2,  Dengan  pidana  penjara  maksimum  2  tahun  8  bulan,  apabila ketidakhadiran itu dalam waktu perang tidak lebih lama dari 4 hari

Pasal 87,

1. Diancam karena desersi, militer

Ke-1, Pergi dengan maksud menarik diri untuk selama-lamanya dalam memenuhi kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang,menyeberang pada musuh, atau tanpa hak untuk itu masuk dinas dalam tentara dari Negara atau kekuasaan lain.

Ke-2, Karena salahnya atau dengan sengaja tidak hadir secara tidak sah dimasa damai lebih dari tiga puluh hari dan keadaan perang lebih dari empat hari lamanya.

Ke-3, Bersalah karena dengan sengaja tidak hadir secara tidak sah dank arena itu menyebabkan ia sama sekali atau hanya sebagian saja tidak turut serta dalam suatu perjalanan yang telah diperintahkan seperti yang disebutkan dalamPasal 85 No 2 KUHPM.

2. Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana                                 penjara maksimum dua tahun delapan bulan.

3. Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.
Hukuman itu akan diperberat apabila desersi itu dilakukan dimasa perang sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (3) KUHPM :

yang mengancam dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun enam bulan.
Fakta desersi dimasa damai dan dimasa perang cukup besar selisihnya itulah yang dikejar terdakwa dengan mengajukan pemeriksaan sampai tingkat kasasi untuk memperoleh jawaban dari Mahkamah Militer ( MAHMIL ) terkait dengan dakwaan ODITUR kepada terdakwa yang dipersalahkan melakukan desersi pada masa perang.
Untuk penyelesaian tindak pidana dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) diperlukan adanya peraturan guna mencapai keterpaduan cara bertindak antara para pejabat yang diberi kewenangan dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI. Oleh karena itu, dikeluarkan Surat  Keputusan    KASAD
Nomor : SKEP/239/VII/1996 mengenai Petunjuk Penyelesaian Perkara Pidana di Lingkungan TNI AD, sebagai penjabaran dari Skep Pangab Nomor : Skep/711/X/1989 tentang penyelesaian perkara pidana di lingkungan ABRI.

Penyelesaian perkara pidana yang terjadi di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia melewati beberapa tahap/tingkatan sebagai berikut :

1. Tingkat penyidikan
2. Tingkat penuntutan
3. Tingkat pemeriksaan di persidangan
4. Tingkat putusan

Tahapan-tahapan tersebut di atas hampir sama dengan tahapan penyelesaian perkara pidana di Peradilan Umum, hanya saja aparat yang berwenang untuk menyelesaikan perkara, yang berbeda. Jika dalam peradilan umum yang berhak menjadi penyidik adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia atau pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi :

1. Penyidik adalah :

a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia
b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

2. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Sedangkan di peradilan Militer yang mempunyai hak menjadi penyidik adalah “pejabat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap anggota TNI dan atau mereka yang tunduk pada peradilan Militer” yaitu Polisi Militer sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang tata peradilan militer.

Dalam hal terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, maka Polisi Militer wajib melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997
Hak penyidik pada ;

1. Para Ankum Terhadap anak buahnya (Ankum)
2. Polisi militer (POM)
3. Jaksa-jaksa Militer di lingkungan Peradilan Militer (Oditur Militer)

Keputusan PANGAB,
Nomor : Skep/04/P/II/1984/tanggal 4 April 1984 tentang fungsi Penyelenggaraan ke POM di lingkungan ABRI (Skep/711/X/1989).

Dengan demikian Polisi Militer adalah salah satu tulang punggung yang menegakkan norma-norma hukum di dalam lingkungan ABRI. Sesuai fungsi Polisi Militer yang merupakan fungsi teknis, secara langsung turut menentukan keberhasilan dalam pembinaan ABRI maupun penyelenggaraan operasi Hankam. Selain itu untuk meningkatkan kesadaran hukum, disiplin dan tata tertib yang merupakan syarat utama dalam kehidupan prajurit yang tercermin dalam sikap perilaku, tindakan dan pengabdiannya maka diperlukan adanya pengawasan secara ketat dan berlanjut yang dilakukan oleh Polisi Militer.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka penulisan dalam penulisan skripsi ini memilih judul : “PENERAPAN PASAL 85-87 KUHPM TENTANG TINDAK PIDANA DESERSI ANGGOTA TNI ( STUDI KASUS DI KODIM 1413 BUTON )”.

1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang permasalahan, maka dikemukakan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :
ü  Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan      tindak pidana desersi?
ü  2. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana desersi yang dilakukan oleh  anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).

1.3. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis
a)    Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu hukum terutama hukum pidana.
b)     Hasil  penelitian  ini  diharapkan  bisa  medeskripsikan  bagaimana pertimbangan Mahkamah  Agung dalam penetapan desersi pada masa perang dan pada masa damai.

2.  Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan saran bagi pihak terkait dalam   penentuan desersi pada masa perang atau pada masa damai.

1.4. Tujuan Penelitian
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penulisan skripsi tidak terlepas dari keinginan untuk memperoleh suatu hasil yang memuaskan, maka tujuan yang hendak dicapai dapatlah dikatakan penting. Oleh karena itu penulisan skripsi ini, penulis mempunyai tujuan sebagai berikut :
Untuk mencari dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh TNI dalam menanggulangi tindak pidana desersi di lingkuntan TNI.

Sumber : http://cabelmustajab.wordpress.com

Share this article on :

0 comments:

Post a Comment

 
© Copyright 2010-2011 kuhpm indonesia All Rights Reserved.
Template Modified by My Free Template | Published by Jasa Pembuatan Blog | Powered by Blogger.com.