Powered by Blogger.

Tinjauan Yuridis Terhadap Kuhap Untuk Mengatur Penjatuhan Hukuman Dalam Perkara Koneksitas,




Thursday, 31 January 2013

Ada berbagai badan peradilan untuk berbagai status masyarakat yang melanggar hukum, seperti Peradilan Militer dan Peradilan Umum. Pengadilan Militer menggunakan hukum pidana militer sedangkan peradilan umum untuk masyarakat sipil. Hukum dari dua macam pengadilan tersebut seringkali berbeda, sehingga ada kesan terhadap diskriminasi hukum terhadap warga negara Indonesia.Sistem peradilan militer di Indonesia saat ini lebih menganut pada sistem dimana peradilan militer mempunyai yurisdiksi yang bersifat umum yaitu berwenang mengadili kejahatan umum dan kejahatan sipil. Penelitian ini menjadi penting untuk memberi jawaban atas beberapa pertanyaan berikut ini. 

Pertama, bagaimana proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku perkara koneksitas. 

Kedua, apa saja kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menyidik, menuntut dan menyidangkan kasus perkara koneksitas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tujuan untuk mengkaji unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan hukum Indonesia. Penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan deskriptif yaitu memaparkan apa adanya yang bertujuan mengkaji proses hukum pada tindak pidana koneksitas. 

Teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan tersebut diatas terdiri dari dua teori. Pertama, teori tentang pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquie dengan teorinya bernama triaspolitica, dimana kekuasaan dipisahkan menjadi tiga cabang, yaitu cabang kekuasaan legislatif, cabang kekuasaan eksekutif atau administratif, dan cabang kekuasaan yudikatif. Kedua, adalah teori Lawrence M. Friedman tentang sistem hukum. Menurut Friedman, pada prinsipnya ada tiga elemen sistem hukum dalam suatu negara, yaitu struktur (structure), substansi(substance), dan budaya hukum (legal culture). 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan setelah dilakukan analisa secara deskriptif maka didapat kesimpulan sebagaimana diuraikan berikut ini. Setelah ditetapkannya UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman dimana peradilan militer berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung, yang sebelumnya berada di bawah kendali Markas Besar TNI, membuat peradilan militer semakin independen serta terbebas dari campur tangan komando.

Sumber : http://supremasihukumusahid.org/2012-06-05-13-58-03/mahasiswa/135-tinjauan-yuridis-terhadap-kuhap-untuk-mengatur-penjatuhan-hukuman-dalam-perkara-koneksitas-wahyudi.html
Share this article on :

0 comments:

Post a Comment

 
© Copyright 2010-2011 kuhpm indonesia All Rights Reserved.
Template Modified by My Free Template | Published by Jasa Pembuatan Blog | Powered by Blogger.com.