Jika terjadi pelanggaran PNS hankam dasar yang dipakai adalah PP nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil, sebagai pemeriksa adalah Polisi Militer sedangkan jika PNS hankam tersebut melakukan tindak pidana bisa dilimpahkan ke Polri
Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer
Labels
- Disiplin Prajurit TNI
- Free Download
- Google Adsense
- Hukum Disiplin Militer
- Hukum Pidana Militer
- KUHP
- KUHPM
- Papera
- Peraturan Disiplin Polri
- Perbuatan Sedemikian Ringan Sifatnya
- Perkasau No 25 tahun 2016
- Perkasau No 26 tahun 2017
- Polisi Militer
- PP No 56 tahun 1996 Senpi Bea Cukai
- Surat Pengakuan Hutang
- UU ITE No 19 Tahun 2016
- UU No 09 Tahun 2013 Terorisme
- UU No 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- UU No 25 Tahun 2014 Hukum Disiplin Militer
- UU No 26 Tahun 1997 Hukum Disiplin ABRI (lama)
- UU No 31 Tahun 1997 Peradilan Militer
Labels
- Disiplin Prajurit TNI
- Free Download
- Google Adsense
- Hukum Disiplin Militer
- Hukum Pidana Militer
- KUHP
- KUHPM
- Papera
- Peraturan Disiplin Polri
- Perbuatan Sedemikian Ringan Sifatnya
- Perkasau No 25 tahun 2016
- Perkasau No 26 tahun 2017
- Polisi Militer
- PP No 56 tahun 1996 Senpi Bea Cukai
- Surat Pengakuan Hutang
- UU ITE No 19 Tahun 2016
- UU No 09 Tahun 2013 Terorisme
- UU No 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- UU No 25 Tahun 2014 Hukum Disiplin Militer
- UU No 26 Tahun 1997 Hukum Disiplin ABRI (lama)
- UU No 31 Tahun 1997 Peradilan Militer
0 komentar:
Post a Comment