Powered by Blogger.
Wednesday, 12 February 2014

Free Download UU Terorisme No 09 Th 2013

Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tatacara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil.

Free Download UU Terorisme No 09 Tahun 2013, Klik Disini

Free Download UU Lalu Lintas No.22 Tahun 2009 Terbaru

Analisis/Kajian Yuridis UU No.22 Tahun 2009 Terhadap Tindak Pidana,Pertanggungjawaban Pidana,dan Sanksi Pidana Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Kriminalisasi/Tindak pidana yang terdapat di dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Adapun perbuatan pidana/bersifat melawan hokum yang terdapat dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2009 yakni :

Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang.

Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki,mengakibatkan orang kecelakaan

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)

Setiap orang yang merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek tidak singgah di Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36

Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1)

Setiap Pengguna Jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2)

Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson,lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul


Free Download UU Lalu Lintas No.22 Tahun 2009, Klik Disini

Monday, 15 April 2013

UU Darurat No 12 tahun 1951



UNDANG-UNDANG NOMOR 12/DRT/1951

Mengingat: 
a. pasal 96, 102 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia; 
b. "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17);


A. Menetapkan: Undang-undang tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-undang RI dahulu No.8 tahun 1948.
Pasal 1
(1) Barang, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api , munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.
(2) Yang dimaksud dengan pengertian senjata api dan munisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api (vuurwaapenregeling: in, uit, door, Voer en lossing) 1936 (Stbl. 1937 No.170) , yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No.278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata memiliki tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib(merkwaardigheid) , dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.
(3) Yang dimaksud dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No.168), semua jenis mesiu, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnem), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak, baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemische verbindingen) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (explosieven mengsels) atau bahan peledak pemasuk (inleidende explosieven), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi.
Pasal 2
(1) Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba mengambilnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot Wapen) , dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.
(2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata- sebenarnya memiliki tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid) .
Pasal 3
Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum menurut Undang-undang ini dipandang sebagai kejahatan.
Pasal 4
(1) Bilamana sesuatu perbuatan yang dapat dihukum menurut Undang-undang ini dilakukan oleh atau atas kekuasaan suatu badan hukum, maka penuntutan dapat dilakukan dan hukuman dapat dijatuhkan kepada manajer atau kepada wakilnya setempat.
(2) Ketentuan pada ayat (1) dimuka berlaku juga terhadap badan-badan hukum, yang bertindak selaku manajer atau wakil dari suatu badan hukum lain.
Pasal 5
(1) Barang-barang atau bahan-bahan dengan mana atau terhadap mana perbuatan yang terancam hukuman pada pasal 1 atau 2, dapat dirampas, juga bilamana barang-barang itu tidak kepunyaan si tertuduh.
(2) Barang-barang atau bahan-bahan yang dirampas menurut ketentuan ayat (1), harus dirusak, kecuali apabila terhadap barang-barang itu oleh atau dari pihak Menteri Pertahanan untuk kepentingan Negara diberikan suatu tujuan lain.
Pasal 6
(1) Yang diserahi untuk mengurus perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan pasal 1 dan 2 selain dari orang-orang yang pada umumnya telah ditunjuk untuk mengusut perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum juga orang-orang, yang dengan peraturan Hukum telah atau akan ditunjuk untuk mengusut kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran yang bersangkutan dengan senjata api, munisi dan bahan-bahan peledak.
(2) Pegawai-pegawai pengusut serta orang-orang yang mengikutinya senantiasa berhak memasuki tempat-tempat, yang mereka anggap perlu dimasukinya, untuk kepentingan menjalankan dengan seksama tugas mereka. Ketika mereka dihalangi memasukinya, mereka jika perlu dapat meminta bantuan dari alat kekuasaan.



B. Menetapkan, bahwa segala peraturan atau ketentuan-ketebtuan dari peraturan-peraturan yang bertentangan dengan Undang-undang ini tidak berlaku.


Tuesday, 12 February 2013

Free Download PP No 53 Tahun 2010. Pdf

Free Download PP No 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil, Klik Disini

Free Download KUHPM. Pdf

Free Download Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Klik Disini
Thursday, 31 January 2013

Alat Bukti dan Barang Bukti.

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa ada lima alat bukti yang dapat digunakan dalam membuktikan apakah seseorang atau korporasi bersalah melakukan suatu tindak pidana yaitu :


1. Keterangan saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa


Kelima alat bukti inilah yang digunakan oleh aparat penegak hukum dalam memeriksa dan mengungkap suatu perkara pidana termasuk tindak pidana korupsi. Dengan adanya ketentuan khusus yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999), maka di dalam ketentuan tersebut juga diatur atau disebutkan tentang alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam mengungkap kasus korupsi. 

Walaupun dalam undang-undang korupsi juga diatur secara khusus tentang alat bukti yang dapat digunakan dalam memeriksa kasus korupsi, akan tetapi secara umum apabila terdapat ketentuan yang tidak diatur khusus dalam ketentuan tersebut, maka tetap berpedoman pada KUHAP sebagai payung hukum acara formil.


Sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP menentukan lima jenis alat bukti yang sah dan jika dihubungkan dengan jenis alat bukti tersebut, terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana apabila kesalahannya dapat dibuktikan dengan paling sedikit dua jenis alat bukti atau memenuhi prinsip minimum pembuktian ditambah dengan keyakinan Hakim.
Jenis alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya dalam Pasal 26 A yaitu :


1. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

2. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, maka menurut Ratna Nurul Afiah (1989:19), harus memenuhi unsur :
a. Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

b. Atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.


Menurut A. Hamzah (2004;112) menyatakan tentang barang bukti atau benda yang dapat disita yaitu :
Barang-barang kepunyaan tersangka yang diperoleh karena kejahatan dan barang-barang yang dengan sengaja telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan.

Pasal 181 KUHAP mengatur tentang pemeriksaan barang bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut :
a. Hakim, ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Undang-Undang ini.

b. Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi.

c. Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, tampak bahwa dalam proses pembuktian tindak pidana keberadaan alat bukti dan barang bukti itu sangat penting bagi hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara yang sedang ditangani atau diperiksa. Pendapat dari Ratna Nurul Afiah (1989:20) bahwa :

Barang bukti dan alat bukti mempunyai hubungan yang erat dan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Misalnya : Si A didakwa telah mencuri kalung emas milik Si B seberat 10 gram, dalam persidangan untuk mengejar kebenaran apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka setelah memeriksa terdakwa dan saksi, hakim pun memperlihatkan barang bukti (kalung emas) tersebut, dan menanyakan kepada terdakwa dan saksi apakah ia mengenal kalung tersebut, dan apakah betul kalung tersebut yang dicuri oleh terdakwa dan apakah benar kalung itu adalah milik B dan seterusnya. Lebih lanjut di kemukakan bahwa apabila dikaitkan antara Pasal 184 ayat (1) KUHAP dengan Pasal 181 ayat (3) KUHAP, maka barang bukti itu akan menjadi keterangan saksi jika keterangan tentang barang bukti itu dimintakan kepada saksi atau keterangan terdakwa jika keterangan tentang barang bukti itu dimintakan kepada terdakwa.

Kedudukan dan Peran Peradilan Militer Di Indonesia

I. PENDAHULUAN

A. Sejarah Perkembangan Peradilan Militer di Indonesia

Pergerakan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan mencapai puncaknya dengan di Proklamirkan Kemerdekaan bengsa Indonesia pada 17 Agustus 1945, maka sejak itu berakhir penjajahan di seluruh Indonesia yang menunjukkan kepada dunia bahwa kita mampu mengatur diri sendiri.

Untuk mengatur kehidupan bernegara, maka pada 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang khusus untuk mensahkan Undang-unang Dasar negar Republik Indonesia. Setelah diadakan perubahan-perubahan dalam naskah UUD, maka pada 18 Agustus 1945 naskah UUD tersebut oleh PPKI disahkan sebagai UUD 1945 yang berlaku di seluruh wilayah RI.

Di dalam UUD 1945 sebelum amandemen terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang kehidupan Peradilan di Indonesia seperti yang tercantum dalam pasal 24 ayat (1) yang berbunyi “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang-undang, sedangkan ayat (2) nya menetapkan bahwa susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan Undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Peralihan pasal II UUD 1945 pada masa itu, seyogyanya Peradilan militer mengambil alih peradilan militer yang ada pada masa pemerintahan Jepang, akan tetapi hal itu tidak dilakukan, Peradilan baru dibentuk setelah dikeluarkannya undang-undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang adanya Pengadilan Ketentaraan disamping Pengadilan Biasa.[1]

Dengan dibentuknya pengadilan Tentara Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1946, maka dikeluarkanlah Undang-undang nomor 8 Tahun 1946 yaitu Peraturan Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara. Pada waktu itu keadaan negara dalam kondisi terancam, karena pemerintahan kolonial Belanda dengan membonceng tentara sekutu bermaksud menjajah kembali NKRI, maka untuk menyesuaikan dengan situasi dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948 tentang susunan dan kekuasaan Pengadilan Kejaksaan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan.

Setelah terbentuk Pemerintah Republik Indonesia Serikat, maka terjadi lagi perubahan baik undang-undang mengenai susunan dan kekuasaan kehakiman dengan disahkannya undang-undang darurat Nomor 16 ahun 1950 menjadi undang-undang nomor 5 tahun 1950 tentang susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam lingkungan Pengadilan Ketentaraan, sedangkan Undang-undang Darurat nomor 17 tahun 1950 ditetapkan pula sebagai hukum acara pidana pengadilan tentara.[2]

Berdasar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 maka ditentukan bahwa ketua Pengadilan Negeri karena jabatannya menjadi Ketua Pengadilan Tentara serta jaksa pada Pengadilan Negeri menjadi Jaksa pada Pengadilan tentara. Jika tidak diadakan ketetapan lain oleh Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan, hal ini disebabkan pada saat itu belum terdapat tenaga-tenaga ahli dikalangan tentara untuk ditempatkan pada fungsi yang telah ditentukan. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa Peradilan Tentara dalam arti formil sudah ada, sedangkan dalam arti materilnya dikarenakan alasan tersebut di atas, maka system Peradilan masih dijalankan pleh personil nonmiliter yang telah terdidik dalam bidang hukum.[3]

Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 1950 peranan komandan selaku Ankum tidak banyak berperan, dapat saja seorang tersangka sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan tanpa sepengetahuan dari Ankum yang bersangkutan. Ankum akan kehilangan anak buahnya yang dihukum tanpa sepengetahuannya, hal ini akan mempengaruhi mobilitas dari suatu kesatuan.

Dengan sistem ini wewenang Ankum sebagai penanggung jawab daripada kesatuannya merasa dilampauidan akan menimbulkan salah pengertian antara komandan selaku penanggung jawab keamanan dan ketertiban disatu pihak dengan jaksa yang bertanggungjawab menegakkan hukum di lain pihak. Untuk menjaga jangan sampai terjadi bentrokan antara jaksa dan komandan maka dalam perkembangannya melihat kondisi dan kebutuhan peradilan militer itu sendiri, lahirlah undang-undang nomor 29 tahun 1954 tentanng pertahanan Negara Republik Indonesia yang dalam pasal 35 menyebutkan “Angkatan Perang mempunyai peradilan tersendiri dan komandan mempunyai hak penyerah perkara”.[4]

Sebagai realisasi dari isi pasal 35 itu kemudian lahirlah undang-undang nomor 1 Drt tahun 1958 mengenai Hukum Acara Pidana Tentara yang merubah undang-undang nomor 6 tahun 1950. dengan adanya undang-undang tersebut maka Ankum harus ikut menentukan nasib anak buahnya dalam rangka penyelesaian kasus pidana dan membatasi ikut campur pihak lain di dalam kesatuannya.

Dengan berlakunya undang-undang nomor 1 Drt tahun 1958, wewenang jaksa berpindah ketangan komandan. Berpindahnya wewenang sebagai pengusut, penuntut dan penyerah perkara kepada komandan, maka fungsi jaksa tentara dikurangi yang tadinya bersifat aktif menjadi pasif. Karena situasi politik semakin stabil, maka kehidupan militer semakin mantap hingga terpikir untuk mengadakan penggantian terhadap tenaga Hakim dan Jaksa Tentara yang masih dirangkap Hakim dan Jaksa Pengadilan Negeri dengan tenaga Militer yang aktif ahli hukum. Untuk mendapatkan tenaga ahli hukum dikalangan militer maka pada tahun 1952 didirikan Akademi Hukum Militer dan Perguruan Tinggi Hukum Militer. Setelah didapatkan tenaga aktif yang berpendidikan hukum, mulai tahun 1961 diadakan penggantian terhadap tenaga-tenaga Hakim, Jaksa Tentara dari Pengadilan Negeri dengan tenaga-tenaga aktif tersebut. Penggantian tenaga tersedia didasarkan dari instruksi Menteri Jaksa Agung No. 157/MDJAG/1961/SI tanggal 11 April 1961 yang menginstruksikan kepada semua jaksa tentara Pengadilan Negeri menyerahkan tugas rangkapan mereka kepada tenaga-tenaga Jaksa Tentara yang berasal dari ABRI.

Hal ini menyempurnakan prinsip unity of command sejajar dengan kehendak undang-undang nomor 29 tahun 1954, pada 19 September 1961 lahirlah Surat Keputusan Bersama KASAD dan Menteri Jaksa Agung Nomor MK/KPTS-189/9/1961 dimana Menteri Jaksa Agung mengalihkan wewenang, kekuasaan dan tanggung jawabnya yang berhubungan dengan kejaksaan tentara.

Yang dialihkan ialah wewenang dan tanggung jawab Menteri Jaksa Agung selaku pimpinan Departemen Kejaksaan, khusus yang berhubungan dengan kejaksaan tentara. Maka sejak itu sebenarnya pengadilan tentara sudah terwujud dalam arti baik formil maupun materil.[5]

B. Hukum Acara Khusus Bagi Tentara

Walaupun sebagai warga Negara RI tentara bukan merupakan kelas tersendiri, karena tiap anggota tentara adalah juga sebagai anggota masyarakat biasa, tapi karena adanya beban kewajiban Angkatan Bersenjata sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan negara, maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih disiplin dalam organisasinya. Sehingga seolah-olah merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai tujuan tugasnya yang pokok.

Pengertian tentara secara formilnya menurut Undang-undang dapat ditemukan dalam pasal 46, 47, dan 49 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara (S. 1934-164 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1947.

Pasal 46 ayat (1) yang dimaksud dengan tentara adalah:

Ke.1. mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Ke.2. Semua Sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga jika mereka berada di luar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas, melakukan salah satu tindakan yang dirumuskan dalam pasal 97, 99 dan 139 KUHPT.

Pasal 47: Barangsiapa yang kenyataannya bekerja pada Angkatan Perang, menurut hukum dipandang sebagai militer,, apabila dapat diyakinkan bahwa dia tidak termasuk dalam salah satu ketentuan dalam pasal di atas.

Pasal 49 ayat (1) termasuk pula sebagai anggota Angkatan Perang.

Ke.1. para bekas tentara yang dipekerjakan untuk dinas ketentaraan.

Ke.2. komisaris-komisaris yang berkewajiban ketentaraan yang berpakaian dinas tentara tiap-tiap kali apabila mereka itu melakukan.

Ke.3. para perwira pensiunan, para anggota suatu pengadilan tentara (luar biasa) yang berpakaian dinas demikian itu.

Ke.4. mereka yang memakai pangkat militer titular baik oleh atau bedasarkan undang-undang atau dalam waktu keadaan bahaya diberikan oleh atau bedasarkan peraturan Dewan Pertahanan, selama dan sebegitu jauh mereka dalam menjalankan tugas kewajibannya, berdasarkan mana mereka memperoleh pangkat militer titular tersebut.

Di dalam pasal 45 KUHPT, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Angkatan Perang adalah:
Angkatan Darat dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan (nasional)
Angkatan laut dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangannya (nasional)
Angkatan udara dan militer wajib termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangannya (nasional)
Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keaman dan ketertiban.

Angkatan perang merupakan wadah bagi orang-orang yang ditugaskan untuk berperang, maka pasal 46 dan 47 merupakan penegasan siapa-siapa orangnya yang termasuk di dalam wadah tersebut.[6]

II. KEDUDUKAN DAN PERANAN PERADILAN MILITER

A. Sebuah Pengantar

Konstitusi Negara Indonesia mengatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada keculalinya (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 amandemen keempat.

Dengan demikian sebenarnya baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan pemerintahan tidak boleh ada warga Negara yang mempunyai keistimewaan, termasuk dalam masalah peradilan, semua warga Negara harus tunduk dan patuh kepada keputusan hukum dan diperlakukan sama apabila salah seorang warga Negara tersangkut perkara hukum. Pengadilan harus bisa menjalankan dan mengayomi para pihak yang berpekara di pengadilan.[7]

Dari sudut kompetisi sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia mengenal 5 macam jenil peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha Negara, peradilan militer dan mahkamah konstitusi, masing-masing peradilan mempunyai obyek dan subyek yang berbeda dan kekhususan tersendiri.

Kompetisi peradilan umum, khususnya dalam perkara pidana akan diproses melalui sistem peradilan pidana yang dimulai dari proses penyidikan, penuntutan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam perkara pidana terdakwanya—selama ini berasal dari kalangan rakyat sipil (di dalamnya termasuk terdakwa yang berasal dari polri) atau bisa dari kalangan rakyat sipil dan kalangan militer (perkara koneksitas). Sedangkan perkara pidana yang terdakwanya berasal dari kalangan militer dengan jenis pelanggaran terhadap hukum pidana umum atau hukum pidana militer diproses melalui mekanisme sistem peradilan pidana militer dengan sub sistem Ankum, papera, Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer dan Petugas Pemasyarakatan Militer.[8]

Era reformasi yang menuntut transparansi, kebebasan, demokratisasi dan persamaan hak, berimbas kepada penyelenggaraan peradilan. Prinsip equality before the law menghendaki tidak ada warga Negara yang mendapat prevelege apalagi dalam bidang peradilan. Oleh karena itu tuntutan bahwa militer yang melakukan tindak pidana umum diadili di peradilan umum terus bergaung dan puncaknya adalah dikeluarkannya TAP MPRI RI Nomor VI/2000 dan TAP MPR RI Nomor VIII/2000 Jo Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang ATNI yang menegaskan bahwa anggota militer yang melakukan kejahatan umum di bawa ke pengadilan sipil. Sedangkan Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer mengatakan tindak pidana yang dilakukan anggota militer baik tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP dan perundan-undangan pidana lainnya, juga tindak pidana militer sebagaimana terdapat dalam KUHPM semuanya diadili di peradilan militer.[9]

Melihat semangat yang terkandung dalam TAP MPR RI dan Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan usul inisiatif perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan alasan supaya terjadi sinkronisasi dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Terkait dengan Sistem peradilan pidana, bahwa Sistem Peradilan Pidana bisa diartikan sebagai sebuah jaringan interkoneksi yang melibatkan seluruh komponen sub sistem peradilan pidana dalam menanggulangi kejahatan. Pengertian ini tidak bersifat spesifik dalam arti tidak merujuk kepada satu sistem peradilan pidana (baik peradilan umum maupun peradilan militer). Oleh karena itu mengingat kejahatan bisa dilakukan oleh setiap orang baik kalangan sipil maupun militer, maka membuka celah bahwa dua sistem peradilan yaitu peradilan umum dan peradilan militer bisa dijadikan satu.

Secara yuridis eksistensi peradilan militer dimuat dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 amandemen keempat yang berbunyi : kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkunagan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usahan Negara dan oleh sebuah mahkamah Konstitusi.

Peradilan militer merupakan peradilan khusus baik obyek maupun subyeknya yaitu golongan rakyat tertentu (prajurit TNI atau yang dipersamakan). Kemudian pasal 1 dan 2 KUHPM mengatakan penerapan KUHP ke dalam KUHPM dan orang-orang yang tunduk kepada peradilan militer yang melakukan tindak pidana dan tidak tercantum dalam KUHPM diterapkan KUHP.

Keberadaan/eksistensi peradilan militer memang harus dipertahankan, tetapi permasalahannya apakah lingkup kewenangannya tetap mengadili pelanggaran tindak pidana umum dan tindak pidana militer yang dilakukan oleh prajurit TNI atau hanya mengadili tindak pidana militer, sedangkan tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI dilakukan di peradilan sipil/umum.[10]

Ketetapan MPR RI Nomor VII/2000 khususnya Pasal 3 ayat (4) huruf a berbunyi: ”Prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran pidana umum. Kemudian RUU Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer menghendaki bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI diadili di peradilan umum.”

Untuk mengurangi permasalahan ini, maka pembaharuan hukum harus diarahkan kepada pembangunan sistem hukum, yang meliputi struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Pembangunan struktur hukum dalam hal ini kelembagaan hukum harus diarahkan kepada terbentuknya satu lembaga hukum yaitu peradilan yang independen (Independence of Judiciary). Sebuah peradilah harus bebas dari pengaruh, direktiva, dan interpensi dari siapapun. Dan ini tercermin dari adanya kebebasan hakim dalam mengadili perkara pidana, kebebasan hakim tidak mungkin terjadi apabila masih terikat rantai komando atau adanya hubungan yang sub ordinasi. Pembangunan substansi hukum harus diarahkan kepada pembentukan suatu undang-undang yang komprehensif, dalam hal ini perubahan undang-undang peradilan harus diikuti dengann perubahan dalam hukum materil, hukum formil dan hukum pelaksanaann pidana. Sinkronisasi perlu dilakukan sebelum terbentuknya undang-undang peradilan pidana militer yang baru yaitu UUD 1945, Undang-undang kekuasaan kehakiman, Undang-undang Mahkamah Agung dan Undang-undang pemasyarakatan.

Menentukan perbuatan mana yang dikategorikan sebagai tindak pidana umum oleh seorang prajurit TNI, pertama-tama bisa dilihat dalam KUHP dan perundang-undangan lainnya. Pelanggaran terhadap ketentuan nini harus diadili di peradilan umum. Sedangkan perbuatan yang menyangkut kehormatan korps dan pelanggaran ketentuan pidana umum yang luar biasa misalnya genocide, pelanggaran terhadap hukum perang di peradilan Militer. Memilah-milah mana yang merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana umum dan mana pelanggaran yang hanya bisa dilakukan oleh seorang militer merupakan persoalan utama yang harus terlebih dahulu dibicarakan/dilakukan.[11]

Tidak ketinggalan harus dibahas adalah hukum acara pidana, pembenahan pertama adalah merekonstruksi sub sistem peradilan pidana yang bisa mencakup semua unsur peradilan yang selama ini ada misalnya bagaimana menyatukan penyidik dengan polisi militer, papera, dan ankum, kemudian jaksa dengan otmil serta pengadilan dengan mahmil. Sehingga kalau ini sudah beres dengan sendirinya peradilan koneksitas tidak diperlukan lagi. Termasuk pembenahan dalam hukum acara pidana adalah pembenahan tentang lembaga penahanan (baik yang ada di polisi, polisi militer, Rutan, dan RTM) sampai kepada lembaga pemasyarakatan (militer).

Pembangunan bidang budaya hukum harus diarahkan kepada pentaatan kepada hukum, seorang prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus tunduk disidik oleh penyidik polisi, atau jaksa, dan ini memerlukan masa transisi yang agak lama.

Pembangunan sistem hukum secara komprehensif akan menghilangkan ketidakharmonisan dalam penegakan hukum pidana. Keberhasilan suatu penegakan hukum pidana tidak melulu berada pada lembaga hukum, tetapi masyarakat mempunyai tanggungjawab yang sama dengan lembaga-lembaga hukum lainnya.

Melihat RUU Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, terlihat beberapa pengaturan yang tumpang tindih, misalnya pasal tentang tata usaha militer seharusnya tidak diatur dalam undang-undang ini mengingat militer merupakan bagian dari Negara dan ini sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Sebagai catatan tambahan, dalam pembaharuan sistem hukum hendaknya juga disertakan pembaharuan hukum tentang contemp of court. Aturan contemp of court harus bisa menjangkau siapapun yang terlibat dalam penegakan hukum. termasuk didalamnya adalan masyarakat. Sebagai wakil Tuhan di dunia hakim seharunya mendapat penghormatan dan perlindungan. Contemp of Court hendaknya bisa menjangkau kepada “perbuatan yang tidak mentaati putusan pengadilan”, sehingga apabila menyangkut peradilan yang melibatkan prajurit TNI, institusi TNI tidak bisa melakukan dis obey terhadap putusan pengadilan yang telah dijatuhkan.[12]

B. RUU Peradilan Militer Sebagai Wujud Kepastian Hukum

Adanya kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR untuk melanjutkan pembahasan RUU Peradilan Militer merupakan sebuah langkah maju dalam reformasi sektor keamanan, khususnya reformasi peradilan militer. Paling tidak, setelah perdebatan yang tak berujung pangkal mengenai jurisdiksi peradilan militer, kita bisa melangkah lebih jauh pada hal-hal yang tidak kalah krusial untuk dibahas.

Dalam pertemuan antara DPR dengan Pemerintah beberapa waktu yang lalu tersebut disepakati untuk melanjutkan pembahasan RUU Peradilan Militer di tingkat Panitia Kerja (Panja), di mana akan dibahas beberapa hal antara lain tentang pengadilan koneksitas, serta definisi tindak pidana umum yang dilakukan prajurit Tentara Nasional Indonesia. Selain itu, ada usulan untuk melakukan penyesuaian terhadap KUHP, KUHAP, dan KUHP Militer sebelum aturan tentang Peradilan Militer direvisi. Mencermati perkembangan tersebut, tim advokasi imparsial merasa menyampaikan beberapa hal, yaitu:[13]

1. Sebagai perangkat dasar bagi warga negara untuk memperoleh dan mempertahankan hak-haknya, sekaligus juga untuk menjaga dan melindungi kualitas kewarganegaraan yang demokratis, harus ada kejelasan mengenai jurisdiksi peradilan, serta independensi dan fairness dari pengadilan. Dengan demikian sebuah sistem peradilan yang independen, tidak terkooptasi oleh kekuasaan lain, serta menjamin due process of law, merupakan condition sine qua non bagi perlindungan hak asasi manusia.

2. Dengan tercapainya kesepakatan mengenai jurisdiksi peradilan militer, menjadi tidak relevan untuk membahas peradilan koneksitas. Penghapusan mekanisme perkara koneksitas tidak hanya dengan mencabut perkara koneksitas dalam undang-undang tentang peradilan militer, tetapi juga harus dibarengi dengan menghapus seluruh ketentuan-ketentuan yang bersifat internal dari TNI dan menghapus seluruh ketentuan-ketentuan perihal penggunaan perkara koneksitas di seluruh peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

3. Reformasi peradilan militer dengan membatasi jurisdiksi peradilan militer, sebagai bagian dari perbaikan kualitas demokrasi dan politik kewarganegaraan kita, tidak serta merta menghapus kebutuhan akan sebuah peradilan militer yang kuat dan independen. Peradilan militer tetap diperlukan sebagai mekanisme kontrol internal terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh prajurit TNI.

4. Tentara Nasional Indonesia, sebagai sebuah institusi yang selama ini menjadi tulang punggung Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus tetap menjunjung tinggi keadilan dengan menempatkan tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI sebagai tanggung jawab personal. Dengan demikian, institusi TNI akan semakin kuat, bersih dan berwibawa.

5. Di tataran teknis perundang-undangan, tidak ada perubahan mendesak yang harus dilakukan terhadap KUHP, mengingat di dalam KUHP kita tidak ada pengaturan khusus ataupun pengecualian terhadap subyek hukum tertentu, khususnya prajurit TNI.

6. KUHAP Militer selama ini merupakan bagian dari UU no. 31/1997 tentang Peradilan Militer. Dengan demikian, pembahasan RUU Peradilan Militer mencakup pula revisi terhadap KUHAP Militer. Akan menjadi lebih baik apabila KUHAP Militer ini ditempatkan sebagai aturan tersendiri yang terpisah dari UU Peradilan Militer, sehingga UU Peradilan Militer sepenuhnya mengatur mengenai organisasi, struktur dan fungsi peradilan militer.

7. KUHP Militer yang kita miliki saat ini adalah Wetboek van Militair Strafrecht voor Nederlands Indie (Stb. 1934 Nr. 167) yang kemudian diubah menjadi UU No. 39 Tahun 1947. UU tersebut sudah diberlakukan di Indonesia oleh Pemerintah Hindia Belanda sejak tanggal 1 Oktober 1934 dengan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 25 Maret No. 35 Bbl. 1934 Nr. 337. Dengan demikian, memang sudah selayaknya kita menyusun KUHP Militer yang baru.

8. Presiden harus segera menyampaikan surat resmi sebagai jawaban atas surat DPR sekaligus untuk mempertegas posisi Pemerintah terhadap RUU Peradilan Militer. Dengan demikian, Pansus Peradilan Militer serta Departemen Pertahanan dan Departemen Hukum dan HAM dapat melanjutkan tugasnya dalam Panitia Kerja RUU Peradilan Militer untuk membahas hal-hal lain yang juga harus segera dituntaskan dalam proses reformasi peradilan militer ini.

9. Penegasan Panglima TNI mengenai doktrin baru TNI Tri Dharma Eka Karma, memperkuat kembali signifikansi penegasan jusrisdiksi peradilan militer sesuai dengan fungsi dasar TNI sebagai alat pertahanan Negara.[14]

B. Analisis Terhadap PNS TNI Yang Melakukan Tindak Pidana BerkaitanDengan Tugas/Jabatan Diadili Di Peradilan Militer

Meskipun bukan prajurit atau yang dipersamakan dengan prajurit melakukan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut merugikan kepentingan militer serta dilakukan semata-mata dengan militer (perkara koneksitas) dapat diadili di peradilan militer. Apabila orang sipil (di luar PNS TNI) dapat diadili oleh peradilan militer, maka PNS TNI yang melakukan tindak pidana yang merugikan TNI seharusnya dapat diadili oleh peradilan militer.

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Demikian bunyi Pasal 27 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 setelah Amandemen Ketiga Tahun 2001. Hal ini menunjukan apapun agama, profesi, kedudukan sosial, suku, dan lain-lain adalah sama di muka hukum (equality before the law). Demikian halnya profesi sebagai Prajurit TNI maupun PNS TNI adalah sama di muka hukum, kecuali telah ditentukan oleh undang-undang terlebih dahulu.

Mengingat peran TNI sebagai garda terdepan dalam menghadapi bahaya yang mengancam keutuhan bangsa, maka TNI harus kuat dan solid. Apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan Prajurit TNI, dan tindak pidana itu dapat memperlemah TNI, maka disediakan sarana berupa Peradilan Militer untuk penegakkan hukum, selain juga memiliki peran sebagai bagian pembinaan personil dan organisasi TNI.

Peradilan Militer tersebut, merupakan peradilan tersendiri terpisah dari Peradilan Umum, sebagaimana terdapat dalam Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, sebagai berikut :

Peradilan Agama, Militer dan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan-golongan rakyat tertentu. Sedangkan Peradilan Umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai baik perkara perdata, maupun perkara pidana.

Militer (Prajurit TNI) merupakan golongan rakyat tertentu, bukan rakyat pada umumnya, dan Peradilan Militer, sampai saat ini masih dioperasikan untuk mengadili perkara (tindak) pidana.

Sedangkan bagi PNS TNI yang melakukan tindak pidana berkaitan dengan tugas/jabatannya di lingkungan organisasi TNI belum dapat diadili di Peradilan Militer, mengingat belum ada peraturan perundang-undangan yang menyebutkan secara tegas. Oleh karena itu akan dibahas secara singkat menyangkut filosofi PNS TNI, latar belakang keberadaannya, dan yurisdiksi Peradilan Militer, sebagai berikut :

Filosofi.

Pegawai Negeri Sipil sebagai mana halnya prajurit TNI merupakan Pegawai Negeri, sebagaimana diatur dalam UU No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, khususnya Pasal 1 angka 1, yaitu :

Setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai Pasal 2 ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999 tersebut, Pegawai Negeri terdiri dari :
a. Pegawai Negeri Sipil.

b. Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan

c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pegawai Negeri Sipil memiliki kedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pemba ngunan, sesuai Pasal 3 ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999.

Terlihat, bahwa PNS merupakan abdi/pelayan masyarakat pada umumnya. Sedangkan PNS yang bekerja di lingkungan TNI (dulu PNS ABRI), bukanlah melayani masyarakat pada umumnya. Lebih-lebih melayani Prajurit TNI, tetapi bersama-sama Prajurit TNI bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokok ABRI.

Dengan demikian terdapat perbedaan filosofi berkaitan dengan tugas/jabatan/pekerjaan diantara Pegawai Negeri Sipil, misalnya antara PNS di lingkungan Pemerintahan Daerah atau PNS suatu Departemen dengan PNS yang bekerja di lingkungan TNI.

Sedangkan prajurit TNI sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998, yaitu :
Warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer.

Menurut Kolonel Chk (Purn) SR Sianturi, SH, kata militer berasal dari bahasa Yunani “miles” yang berarti :

Seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Latar Belakang keberadaan PNS TNI.

Belum diketahui secara pasti (formal) sejak kapan PNS berdinas di lingkungan TNI. Dimana pada awalnya, PNS hanya membantu tugas-tugas TNI atau dengan kata lain, tanpa PNS Prajurit TNI masih dapat menjalankan tugas-tugasnya. Oleh karena itu, PNS disebut sebagai suplemen Prajurit TNI.

Sejalan dengan perkembangan situasi politik, dimana TNI juga dituntut berkiprah di luar bidang pertahanan keamanan, maka banyak tugas yang kemudian menjadi tidak efektif dan tidak efisien apabila dikerjakan sendiri oleh prajurit TNI, misalnya juru ketik. Meskipun pengetikan tersebut penting untuk mendukung tugas-tugas TNI.

Sehubungan kondisi tersebut diatas pada tahun 1983, Menhankam mengeluarkan Surat Telegram No. ST/127/M/1983 tanggal 7 Desember 1983 tentang kedudukan PNS sebagai komplemen. Secara gramatikal, komplemen dapat diartikan sebagai sesuatu yang melengkapi atau menyempurnakan. Dengan demikian, tanpa peran PNS, maka tugas-tugas (pokok) TNI tidak akan tercapai/tidak akan sempurna.

Makna komplemen sebagaimana tersebut diatas, dapat ditemukan dalam Bagian Umum Petunjuk Pembinaan Pegawai Negeri Sipil ABRI, sebagai berikut :

a. Organisasi ABRI, selain menggunakan prajurit ABRI, juga Pegawai Negeri Sipil ABRI dalam jumlah yang cukup besar. PNS ABRI merupakan “komplemen” dari Prajurit ABRI, oleh karena itu PNS ABRI dan Prajurit ABRI merupakan suatu kesatuan yang terpadu dan sama-sama bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokok ABRI. Keterpaduan tersebut harus tercermin dalam semua tingkat organisasi, dan kedua belah pihak wajib memahami peranan masing-masing.

b. Penggunaan PNS di lingkungan ABRI dilakukan selain atas pertimbangan adanya beberapa jabatan tertentu yang lebih efektif dan efisien dijabat oleh PNS ABRI, juga karena sifat penugasan pada umumnya relatif stasioner, artinya mereka pada dasarnya tidak terkena alih tugas secara geografis, sifat penugasan yang relatif stasioner, akan menjamin kontinuitas pelaksanaan tugas pokok ABRI.

c. Penugasan PNS ABRI di lingkungan ABRI tetap dibatasi dalam bidang non tempur yang bersifat administratif, teknis, medis/paramedis, dan tugas khusus.
d. PNS ABRI merupakan bagian dari PNS pada umumnya. Oleh karena itu, selain tunduk kepada ketentuan-ketentuan Mabes ABRI dan Dephankam, juga tunduk kepada peraturan/ketentuan yang bersifat umum bagi PNS, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Surat Edaran/Peraturan dari BAKN, LAN dan sebagainya.

Dari uraian diatas, terlihat latar belakang PNS TNI, adalah untuk mendukung tugas pokok TNI, meskipun dalam bidang non tempur. Dengan demikian, apa yang diketahui oleh Prajurit TNI juga diketahui oleh PNS TNI, juga termasuk sesuatu yang harus dirahasiakan oleh Prajurit TNI juga harus dirahasiakan PNS TNI.
Selain itu, berkaitan dengan sifat penugasan PNS TNI yang stasioner, masa pengabdian di lingkungan TNI secara umum jauh lebih lama dibandingkan dengan Prajurit TNI itu sendiri, misalnya untuk golongan Tamtama dan Bintara, mereka pensiun lebih cepat (usia 48 tahun) dibandingkan dengan pensiun PNS TNI (usia 56 tahun), meskipun dengan ijazah dan masuk (mengabdi) pada usia yang sama.

Sedangkan dilihat dari sudut kepentinganTNI dalam rangka pelaksanaan tugas pokoknya dikaitkan dengan sifat komplemen PNS TNI, maka dapat dikatakan keberhasilan maupun kegagalan tugas pokok TNI juga dapat ditentukan oleh aktifitas PNS TNI tersebut.

Yurisdiksi Peradilan Militer.

Sesuai Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, diakitkan dengan Pasal 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), maka Peradilan Militer mengadili tindak pidana didasarkan pada subyeknya, yaitu prajurit (militer) atau yang dipersamakan. Dengan kata lain, selama ia militer, dan melakukan tindak pidana apa saja, baik tindak pidana militer (murni), seperti desersi, insubordinasi, dan lain-lain juga tindak pidana umum, seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, atau pencurian, dan lain-lain maupun tindak pidana khusus, seperti penyalahgunaan psikotropika/shabu-shabu, narkotika, korupsi, dan lain-lain diadili di peradilan militer yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan tugas-tugas/jabatan kemiliteran.

Meskipun bukan prajurit atau yang dipersamakan dengan prajurit melakukan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut merugikan kepentingan militer serta dilakukan semata-mata dengan militer (perkara koneksitas) dapat diadili di peradilan militer. Apabila orang sipil (di luar PNS TNI) dapat diadili oleh peradilan militer, maka PNS TNI yang melakukan tindak pidana yang merugikan TNI seharusnya dapat diadili oleh peradilan militer.

Sebagaimana ketentuan yang mengatur tentang koneksitas, maka titik berat diadilinya seseorang warga sipil (civilian) di peradilan militer, karena unsur (kerugian) militer melebihi unsur sipil, sebagaimana Penjelasan Pasal 22 Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1970, sebagai berikut :

Penyertaan pada suatu delik militer yang murni oleh seorang bukan militer dan perkara penyertaan, di mana unsur militer melebihi unsur sipil misalnya, dapat dijadikan landasan untuk menetapkan Pengadilan lain dari pada Pengadilan Umum, ialah Pengadilan Militer untuk mengadili perkara-perkara demikian.

Dengan demikian, selama akibat tindak pidana tersebut dapat dibuktikan merugikan kepentingan militer, misalnya pencurian senjata/amunisi di gudang senjata, membunuh caraka untuk memperoleh data/informasi militer, membakar gedung arsip/dokumen militer, dan lain-lain, maka pelaku akan diadili di Peradilan Militer.

Diadilinya PNS TNI di Peradilan Militer di masa depan dapat merujuk kepeda kewenangan Peradilan Militer jaman Pemerintahan Kolonial Belanda, yaitu Krijgsraad berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama terhadap semua anggota militer dan orang-orang sipil yang bekerja di lingkungan kemiliteran.

Orang-orang sipil tersebut, saat ini dapat diartikan sebagai Pegawai PNS TNI, karena kenyataannya bekerja di lingkungan TNI atau orang-orang sipil lainnya bukan PNS TNI tetapi bekerja di lingkungan TNI atau setidak-tidaknya memperoleh gaji dari TNI.

Selain itu, untuk mendukung dapat diadilinya PNS TNI di Peradilan Militer, sebagai contoh adalah pelanggaran lalu lintas oleh PNS TNI, yaitu apabila PNS TNI mengemudikan kendaraaan dinas TNI, kemudian diberi bukti pelanggaran (tilang) oleh polisi Militer (POM) karena kedapatan tidak membawa SIM atau STNK, maka ia akan diproses oleh POM, selanjutnya disidang di pengadilan militer.
Mengingat tugas-tugas (pokok) TNI juga bergantung pada PNS TNI, maka sudah selayaknya PNS TNI yang melakukan tindak pidana karena jabatannya/tugas-tugasnya juga yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja TNI dapat dijadikan yurisdiksi peradilan militer. Selain itu, keutuhan atau kekuatan suatu bangsa (negara) juga bergantung pada keutuhan atau kekuatan militernya. Sebagaimana disampaikan oleh Kasad, yaitu untuk menghancurkan suatu negara, maka harus dihancurkan tentaranya terlebih dahulu.

Dari penyampaian tersebut dapat dikatakan, ada korelasi positif antara tentara (militer) yang kuat, utuh dan solid dengan eksistensi suatu negara (bangsa). Demikian pula sebaliknya, apabila tentara suatu negara lemah, terpecah-pecah, maka dapat dipastikan negara tersebut akan mudah hancur.

Dimungkinkannya PNS TNI yang melakukan tindak pidana berkaitan dengan
tugas-tugas/jabatannya atau yang dapat diperkirakan akan mempengaruhi kinerja TNI atau dengan kata lain merugikan unsur (kepentingan) militer, diproses melalui Sistem Peradilan Pidana Militer (SPPM), maka ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu berkaitan dengan Ankum dan Papera, karena selama ini ketentuan tentang keankuman dan kepaperaan hanya untuk Prajurit TNI (militer).

Demikian halnya apabila PNS TNI melakukan tindak pidana tidak berkaitan dengan tugas/jabatannya, tetapi tempat kejadian perkara (locus delicti) terjadi di dalam markas/pangkalan atau yang dipersamakan dengan markas/pangkalan (military property), apakah penyidik sipil (Polri) dapat diijinkan melakukan penyelidikan di dalam markas/pangkalan tersebut. Mengingat sampai saat ini, belum ada Undang-Undang yang mengatur dan adanya resistensi, sebagaimana dinyatakan oleh Laksa Mahmilgung, yaitu :

Tradisi keprajuritan seperti, cepat bereaksi, L’esprit de corps, loyalitas, kesetiakawanan, berani dan rela berkorban ini menjadikan setiap prajurit sangat rawan dalam kecenderungan menolak bahkan melawan terhadap orang lain (bukan prajurit) yang masuk untuk menangani masalah-masalah yang menyangkut prajurit atau kesatuannya. Lebih rentan lagi, karena tugasnya, prajurit membawa senjata.

Mengingat masih adanya kesulitan-kesulitan di lapangan nantinya, disarankan diadakan diskusi-diskusi atau tukar pikiran (curah pendapat) terlebih dahulu dengan pejabat-pejabat PNS, khususnya di lingkungan TNI juga dari Departemen dibawah Menpan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan PNS TNI berkaitan dengan tugas/jabatannya untuk diadili di Pengadilan Militer. Selain itu, perlu diadakan amandemen (perubahan) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, khususnya Pasal 9 angka 1 dan diletakan menjadi huruf e dengan bunyi : PNS TNI berkaitan dengan tugas jabatan atau tidak berkaitan dengan tugas jabatan tetapi dilakukan didalam Markas TNI atau yang dipersamakan dengan Markas TNI.

Lebih dari itu, mengingat peran PNS TNI bukan lagi sebagai suplemen Prajurit TNI tetapi sudah menjadi komplemen, dan semata-mata untuk kepentingan tugas pokok TNI, maka sudah saatnya PNS (pejabat PNS TNI atau mereka yang memahami peran-peran PNS TNI) diberikan kesempatan untuk memberikan semacam penyuluhan (hukum) kepada prajurit TNI berkaitan dengan keberadaan PNS TNI dalam organisasi TNI, peran, hubungannya dengan tugas-tugas pokok TNI dan prajurit TNI status, pendidikan, karir, dan lain-lain, karena (diperkirakan) masih banyak prajurit TNI yang belum memahami atau belum mengetahui peran-peran PNS TNI sebagaimana tersebut di atas.[15]

III. KESIMPULAN



Dari makalah yang kami susun ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan secara umum, yaitu sebagai berikut:
Undang-undang mengenai kekuasaan kehakiman dalam perdilan militer terus berkembang di Indonesia. Yang tadinya hanya terdiri dari formilnya saja, sampai telah mencakup segi materilnya juga. Pengertian tentara secara formilnya menurut Undang-undang dapat ditemukan dalam pasal 46, 47, dan 49 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara (S. 1934-164 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1947.
Peradilan militer merupakan peradilan khusus baik obyek maupun subyeknya yaitu golongan rakyat tertentu (prajurit TNI atau yang dipersamakan). Kemudian pasal 1 dan 2 KUHPM mengatakan penerapan KUHP ke dalam KUHPM dan orang-orang yang tunduk kepada peradilan militer yang melakukan tindak pidana dan tidak tercantum dalam KUHPM diterapkan KUHP.
Meskipun bukan prajurit atau yang dipersamakan dengan prajurit melakukan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut merugikan kepentingan militer serta dilakukan semata-mata dengan militer (perkara koneksitas) dapat diadili di peradilan militer. Apabila orang sipil (di luar PNS TNI) dapat diadili oleh peradilan militer, maka PNS TNI yang melakukan tindak pidana yang merugikan TNI seharusnya dapat diadili oleh peradilan militer.
Diadilinya PNS TNI di Peradilan Militer di masa depan dapat merujuk kepada kewenangan Peradilan Militer jaman Pemerintahan Kolonial Belanda, yaitu Krijgsraad berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama terhadap semua anggota militer dan orang-orang sipil yang bekerja di lingkungan kemiliteran.

IV. PENUTUP DAN SARAN



Demikianlah makalah ini kami susun, semoga dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam ilmu hukum ketatanegaraan di Indonesia. kami mohon maaf apabila di dalam makalah yang kami susun masih terdapat banyak kekurangan.

Adapun saran-saran dari kami yang menyangkut tema makalah yang kami susun adalah sebagai berikut:
Sejarah perkembangan Peradilan militer di Indonesia harusnya dapat menjadikan gambaran bagaimana idealnya system peradilan militer tersebut. Sehingga dapat terbentuk kepastian hukum dalam lingkup kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak lain.
Pembangunan bidang budaya hukum harus diarahkan kepada pentaatan kepada hukum, seorang prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus tunduk disidik oleh penyidik polisi, atau jaksa, dan ini memerlukan masa transisi yang agak lama.
Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Demikian bunyi Pasal 27 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 setelah Amandemen Ketiga Tahun 2001. Hal ini menunjukan apapun agama, profesi, kedudukan sosial, suku, dan lain-lain adalah sama di muka hukum (equality before the law). Demikian halnya profesi sebagai Prajurit TNI maupun PNS TNI adalah sama di muka hukum, kecuali telah ditentukan oleh undang-undang terlebih dahulu.

V. DAFTAR PUSTAKA



- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar BahasaIndonesia, cet.2, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.

- Faisal Salam, Moch. Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia. cet 2. Bandung: Mandar Maju, 2002.

- Indrajit, Kapten Chk, Analisis Terhadap PNS TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Berkaitan Dengan Tugas/Jabatan Diadili Di Peradilan Militer. Artikel dari Internet.

- Setiadi, Edi. Sebuah Makalah Pengantar. Artikel dari Internet. Bandung: 23 Desember 2006.

- Sianturi, S.R. Hukum Pidana Militer Di Indonesia, cet.2, Jakarta ; Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1985.

- Soesilo, R. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, bogor : Politela, 1981.

- Subekti, R. dan Tjitrosudibio. Kamus Hukum, cet. 10, Jakarta ;Pradnya Paramita, 1989.

- Soegiri, dkk. 30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia, cet. 1, Jakarta ; Indra djaja, 1976.

- Tarigan, N., Laksamana Muda TNI. “Kekuasaan Peradilan atas Pelanggaran Hukum Pidana Umum oleh Tentara,” Makalah disampaikan pada seminar sehari tentang “Metoda (Format) Implementasi Praktis dari Ketetapan (TAP) MPR nomor : VII/MPR/2000.” Yayasan Sandi Perkotaan (Sandikota), Jakarta: 13 Pebruari 2001.

Tinjauan Yuridis Terhadap Kuhap Untuk Mengatur Penjatuhan Hukuman Dalam Perkara Koneksitas,

Ada berbagai badan peradilan untuk berbagai status masyarakat yang melanggar hukum, seperti Peradilan Militer dan Peradilan Umum. Pengadilan Militer menggunakan hukum pidana militer sedangkan peradilan umum untuk masyarakat sipil. Hukum dari dua macam pengadilan tersebut seringkali berbeda, sehingga ada kesan terhadap diskriminasi hukum terhadap warga negara Indonesia.Sistem peradilan militer di Indonesia saat ini lebih menganut pada sistem dimana peradilan militer mempunyai yurisdiksi yang bersifat umum yaitu berwenang mengadili kejahatan umum dan kejahatan sipil. Penelitian ini menjadi penting untuk memberi jawaban atas beberapa pertanyaan berikut ini. 

Pertama, bagaimana proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku perkara koneksitas. 

Kedua, apa saja kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menyidik, menuntut dan menyidangkan kasus perkara koneksitas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tujuan untuk mengkaji unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan hukum Indonesia. Penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan deskriptif yaitu memaparkan apa adanya yang bertujuan mengkaji proses hukum pada tindak pidana koneksitas. 

Teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan tersebut diatas terdiri dari dua teori. Pertama, teori tentang pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquie dengan teorinya bernama triaspolitica, dimana kekuasaan dipisahkan menjadi tiga cabang, yaitu cabang kekuasaan legislatif, cabang kekuasaan eksekutif atau administratif, dan cabang kekuasaan yudikatif. Kedua, adalah teori Lawrence M. Friedman tentang sistem hukum. Menurut Friedman, pada prinsipnya ada tiga elemen sistem hukum dalam suatu negara, yaitu struktur (structure), substansi(substance), dan budaya hukum (legal culture). 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan setelah dilakukan analisa secara deskriptif maka didapat kesimpulan sebagaimana diuraikan berikut ini. Setelah ditetapkannya UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman dimana peradilan militer berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung, yang sebelumnya berada di bawah kendali Markas Besar TNI, membuat peradilan militer semakin independen serta terbebas dari campur tangan komando.

Sumber : http://supremasihukumusahid.org/2012-06-05-13-58-03/mahasiswa/135-tinjauan-yuridis-terhadap-kuhap-untuk-mengatur-penjatuhan-hukuman-dalam-perkara-koneksitas-wahyudi.html

Sejarah Peradilan Militer Di Indonesia

BAB I


PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Sangat sedikit diantara sekian banyak rakyat Indonesia yang menaruh perhatian pada hukum militer. Mungkin orang menganggap bahwa hukum militer itu cukup untuk diketahui oleh kalangan militer saja. Hal ini tentu tidak salah, tetapi juga tidak seluruhnya benar. Hukum militer dari suatu negara merupakan sub sistem hukum dari negara tersebut, karena militer itu adalah bagian dari suatu masyarakat atau bangsa yang melakukan tugas khusus. Melakukan tugas pembelaan negara dan bangsa, dengan menggunakan senjata atau dengan kata lain tugas utamanya adalah bertempur.

Militer adalah orang terdidik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus. Mereka harus tunduk tanpa reserve pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan yang pelaksanaannya di awasi dengan ketat.

Beberapa pihak menganggap bahwa yang terpenting bagi militer adalah disiplin. Itu benar, tetapi hendaknya jangan lupa bahwa salah satu unsur untuk menegakkan disiplin itu adalah hukum. Karenanya hukum itu secara tidak langsung menyelenggarakan pemeliharaan disiplin militer.

Pengadilan Militer sebagai wujud nyata bagi masyarkat umum adalah lembaga penegakan hukum atau displin bagi para anggota militer.

Dalam makalah ini, penulis akan memaparkan sejarah peradilan militer dari zaman pendudukan Belanda hingga masa sekarang ini. Paparan tersebut tidaklah selengkap yang seharusnya sebuah sejarah, tapi hanya terbatas pada garis-garis besar atau peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah peradilan militer di Indonesia.

B. Maksud dan Tujuan

Pembuatan makalah ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan di bidang Hukum Acara Peradilan Militer pada khususnya.

Disamping itu secara khusus sesuai dengan rumusan permasalahan, tujuan dari pembuatan makalah ini adalah sebagai berikut :
Untuk mengetahui ssistem peradilan yang ada di Indonesia pada masa sebelum dan sesudah merdeka
Untuk mengetahui alasan-alasan mengapa dilakukan pemisahan antara peradilan umum dengan peradilan militer.

C. Identifikasi Masalah

Keadaan negara Republik Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga tahun 1960-an berada dalam keamanan yang tidak stabil. Pemberontakan terjadi dimana-mana, yang menuntut kerja keras militer untuk memberantasnya demi terciptanya iklim negara yang aman dan tentram. Kerja militer ini membutuhkan lembaga peradilan untuk menjamin penegakan hukm bagi prajurit yang melanggar hukum. Rumusan masalah dalam makalah ini adalah :
Bagaimanakah sistem peradilan militer di Indonesia pada masa pendudukan Belanda dan Jepang ?
Bagaimanakah sistem peradilan militer Indonesia dimasa kemerdekaan ?
Mengapa diadakan pemisahan peradilan umum dengan peradilan militer ?

E. Defenisi

Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tidak secara tegas memberikan defenisi Peradilan Militer. Namun beberapa pendapat pakar bisa dijadikan acuan :
Peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan (kamus besar bahasa Indonesia).
Peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim memutus perkara, baik perdata maupun pidana, untuk menjamin ditaatinya hukum materil (Sudikno Mertokusumo).
Militer adalah yang mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas.(pasal 46 KUHPM).
Peradilan Militer adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata, untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara (pasal 5 UU No. 31 Tahun 1997)

BAB II
PEMBAHASAN

A. Masa Pendudukan Belanda dan Jepang

Sebelum PD II peradilan militer Belanda di kenal dengan nama ‘ Krijgsraad’ dan ‘Hoog Militair Gerechtshof’, hal ini sebagaimana tercantum dalam bepalingen Betreffende de rechtsmaacht Van De militaire rechter in nederlands Indie, S. 1934 No. 173 dan De Provisionele Instructie Voor Het Hoog Militair Gerechtshof Van Nederlands Indie, S.1992 No. 163.

Peradilan ini ruang lingkupnya meliputi pidana materil yang anggotanya terdiri dari anggota angkatan darat Belanda di Indonesia (Hindia Belanda) yaitu KNIL dan Angkatan Laut Belanda. Untuk diketahui, Angkatan Laut ini merupakan bagian integral dari Angkatan Laut kerajaan Belanda (Koninklijke Marine), sedangkan KNIL merupakan organisasi tersendiri dalam arti terlepas dari tentatara kerajaan Belanda (Koninklijke Leger). Atas dasar ini maka KNIL diperiksa dan diadili oleh Krijgsraad untuk tingkat pertama dan Hoog Militair Gerechtshop pada tingkat banding, sedangkan anggota angkatan laut diperiksa dan diadili oleh Zee Krijraad dan Hoog Militair Gerecht Shoof.

Krijgsraad terdapat di kota, Cimahi, Padang, dan Makassar dengan wilayah meliputi:

- Cimahi : Jawa Madura, Palembang, Bangka, Belitung, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kalimantan, Bali, Lombok.

- Padang : Sumbar, Tapanuli, Aceh dan Sumatera Timur

- Makassar : Sulawesi, Maluku dan Timor

Krijsraad memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama terhadap anggota militer dengan pangkat Kapten ke bawah dan orang-orang sipil yang bekerja di militer. Sedangkan Hoog Militair Gerecht shoof merupakan pengadilan militer instansi kedua (banding) serta mengadili pada tingkat pertama untuk Kapten ke atas dan yang tertinggi di Hindia Belanda serta berkedudukan di Jakarta.

Pada masa pendudukan Balatentara Jepang pada tanggal 2 maret 1942, berdasarkan Osamu Gunrei No. 2 tahun 1942, membentuk Gunritukaigi(peradilan militer) untuk mengadili perkara-perkara pelanggaran undang-undang militer Jepang. Pengadilan militer ini bertugas mengadili perbuatan-perbuatan yang bersifat mengganggu, menghalang-halangi dan melawan balatentara Jepang dengan pidana terberat hukuman mati.

Gunritukaigi dikepalai oleh Sirei Kan (pembesar Balatentara Jepang), yang beranggotakan :
Sinbankan ; hakim yang memberikan putusan
Yosinkan ; hakim yang memeriksa perkara sebelum persidangan
Kensatakun ; Jaksa
Rokusi ; Panitera
Keiza ; Penjaga terdakwa.

B. Masa Awal Kemerdekaan (1945-1950)

Pada tanggal 5 Oktober 1945 Angkatan Perang RI dibentuk tanpa diikuti pembentukan Peradilan Militer.

Peradilan Militer baru dibentuk setelah dikeluarkannya Undag-undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Peraturan mengadakan Pengadilan Tentara disamping pengadilan biasa, pada tanggal 8 Juni 1946, kurang lebih 8 bulan setelah lahirnya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dalam masa kekosongan hukum ini, diterapkan hukum disiplin militer dan bersamaan dengan ini pula dikeluarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1946 tentang Hukum Acara Pidana guna peradila Tentara.

Dengan dikeluarkannya kedua undang-undang diatas, maka peraturan-peraturan di bidang peradilan militer yang ada pada zaman sebelum proklamasi, secara formil dan materil tidak diperlakukan lagi.

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1946 Penradilan tentara di bagi menjadi 2 (dua) tingkat, yaitu :
Mahkamah Tentara
Mahkamah Tentara Agung.

Peradilan Tentara berwenang mengadili perkara pidana yang merupakan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh :
Prajurit Tentara (AD) Republik Indonesia, Angkatan laut dan Angkatan Udara
Orang yang oleh presiden dengan PP ditetapkan sama dengan prajurit
Orang yang tidak termasuk golongan (a) dan (b) tetapi berhubungan dengan kepentingan ketentaraan.

Pengadilan juga diberi wewenang untuk mengadili siapapun juga, bila kejahatan yang dilakukan termasuk dalam titel I dan II buku II KUHP yang dilakukan dalam daerah yang dinyatakan dalam keadaan bahaya.

Mahkamah Tentara merupakan pengadilan tingkat pertama yang berwenang mengadili perkara dengan tersangka prajurit berpangkat Kapten ke bawah.

Mahkamah Tentara Agung, pada tingkat pertama dan terakhir untuk perkara :
Terdakwanya serendah-rendahnya berpangkat Mayor
Seorang yang jika dituntut di pengadilan biasa diputus oleh PT atau MA
Perselisihan kewenangan antara Mahkamah-mahkamah tentara

Mahkamah Tentara Agung pada tingkat kedua dan terakhir, mengadili perkara yang telah diputus oleh mahkamah tentara. Persidangan di pisahkan menjadi dua yakni persidangan untuk perkara kejahatan dan perkara pelanggaran.

Pada tahun 1948 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1948, yang mengubah beberapa ketentuan susunan, kedudukan dan daerah hukum yang telah diatur sebelumnya. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1948 ini mengatur peradilan tentara dengan susunan :
Mahkamah Tentara
Mahkamah Tentara Tinggi
Mahkamah Tentara Agung

Dengan demikian sistem peradilan dua tingkat yang diatur sebelumnya berubah menjadi tiga tingkat, dengan masing-masing kewenangan;
Mahkamah Tentara, mengadili dalam tingkat pertama kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan prajurit berpangkat kapten ke bawah
Mahkamah Tentara Tinggi, pada tingkat pertama mengadili prajurit yang berpangkat Mayor ke atas. Pada tingkat kedua memeriksa dan memutus segala perkara yang telah diputus mahkamah tentara yang diminta ulangan pemeriksaan.
Mahkamah Tentara Agung, pada tingkat pertama da terakhir memeriksa dan memutus perkara kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Panglima Besar, Kastaf Angkatan Perang, Kastaf Angkatan Darat, Kastaf Angkatan Laut, Kastaf Angkatan Udara, Panglima Tentara Teritorium Sumatera, Komandan Teritorium Jawa, Komandan Teritorium Sumtera, Panglima Kesatuan Reserve Umum, Kastaf Pertahanan Jawa Tengah dan Kastaf Pertahanan Jawa Timur.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga diatur adanya 3 tingkat kejaksaan tentatara :
Kejaksaan Tentara
Kejaksaan Tentara Tinggi
Kejaksaan Tentara Agung

Hukum Pidana Materil yang berlaku pada masa berlakunya Undang-undang Nomor 7 tahun 1946 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1948 adalah sebagai berikut :
KUHP (UU. No. 1 tahun 1946)
KUHPT (UU. No. 39 Tahun 1947 jo. S. 1934 No. 167)
KUHDT (UU. No. 40 Tahun 1947 jo. S. 1934 No. 168)

Pada masa tahun 1946 hingga 1948 diadakan Peradilan Militer Khusus, sebagai akibat dari peperangan yang terus berlangsunf yang mengakibatkan putusnya hubungan antar daerah. Peradilan militer khusus ini meliputi:
Mahkamah Tentara Luar Biasa (PP. No. 5 tahun 1946).
Mahkamah Tentara Sementara (PP. No. 22 tahun 1947).
Mahkamah Tentara Daerah Terpencil (PP. No. 23 Tahun 1947).

Pada tanggal 19 Desember 1948 tentara Belanda melakukan agresinya yang kedua terhadap negara Republik Indonesia. Agresi tersebut dimaksudkan untuk menghancurkan Tentara Nasional Indonesia dan selanjutnya pemerintah RI. Aksi tersebut mengakibatkan jatuhnya kota tempat kedudukan badan-badan peradilan ke tangan Belanda.

Mengingat kondisi ini, maka dikeluarkanlah peraturan darurat tahun 1949 Nomor 46/MBKD/49 yang mengatur Peradilan Pemerintahan Militer untuk seluruh pulau Jawa -Madura. Peraturan tersebut memuat tentang :
Pengadilan Tentara Pemerintahan Militer
Pengadilan Sipil Pemerintah Militer
Mahkamah Luar Biasa
Cara menjalankan Hukuman Penjara.

Selanjutnya dalam makalah ini penulis akan membatasi dengan hanya membahas pengadilan tentara pemerintahan militer. Pada masa ini Pengadilan Militer terdiri atas tiga badan yaitu:
Mahkamah Tentara Onder Distrik Militer (MTODM), berkedudukan sama dengan komandan ODM yang berwenang mengadili prajurit tingkat Bintara.
Mahkamah Tentara Distrik Militer (MTDM), berkedudukan sama dengan komandan DM yang berwenang mengadili perwira pertama hingga Kapten.

Mahkamah Tentara Daerah Gubernur Militer, (MTGM), berkedudukan sama dengan Gubernur militer yang berwenang mengadili kapten sampai Letnan Kolonel. Peraturan darurat tersebut hanya berjalan selama kurang lebih 6 bulan, kemudian pada tanggal 12 juli 1949 menteri kehakiman RI mencabut Bab II peraturan tersebut. Kemudian pada tanggal 25 Desember 1949 dengan PERPU No. 36 tahun 1949 mencabut seluruhnya materi Peraturan darurat No. 46/MBKD/49, dan aturan yang berlaku sebelumnya dinyatakan berlaku lagi.

Berdasarkan Undang-undang darurat No. 16 tahun 1950, mengatur peradilan tentara kedalam tiga tingkatan yaitu:
Mahkamah Tentara
Mahkamah Tentara Tinggi
Mahkamah Tentara Agung

Sementara untuk Kejaksaan dibagi atas :
Kejaksaan Tentara
Kejaksaan Tentara Tinggi
Kejaksaan Tentara Agung

Undang-undang darurat No. 16 tahun 1950 kemudian dicabut dengan lahirnya UU No. 5 tahun 1950, yang sebenarnya hanya merupakan penggantian formil saja, sedangkan mengenai materinya tetap tidak mengalami perobahan. Pada masa ini masa RIS lahir Mahkamah Tentara di banyak tempat, seperti :

1. Jawa – Madura pada kota-kota :
Jakarta, dengan daerah hukumya Keresidenan Jakarta, Banten dan Bogor
Bandung, meliputi Keresidenan Priangan dan Cirebon
Pekalongan, meliputi Keresidenan Pekalongan dan Banyumas
Semarang, meliputi Keresidenan Semarang dan Pati
Yogyakarta, meliputi Keresidenan Yogyakarta dan Kedu
Surakarta, meliputi: Keresidenan Surakarta dan Madiun
Surabaya, meliputi Keresidenan Surabaya, Bojonegoro dan Madura
Malang, meliputi Keresidenan Malang dan Besuki.

Dengan Yogyakarta sebagai tempat kedudukan Mahkamah Tentara Tinggi, untuk daerah Jawa-Madura.

2. Sumatera, Mahkamah Tentara berkedudukan dikota:
Medan, meliputi bekas Keresidenan Aceh, Riau dan Sumatera Timur
Padang, meliputi bekas Keresidenan Sumatera Barat dan Tapanuli
Palembang, meliputi bekas Keresidenan Palembang, Jambi, Bengkulu, Lampung dan Bangka-Belitung.

Bukit Tinggi merupakan tempat kedudukan Mahkamah Tentara Tinggi untuk seluruh Sumatera

3. Kalimantan, Mahkamah Tentara berkedudukan dikota:
Pontianak, meliputi bekas Keresidenan Kalimantan Barat dengan pulau-pulaunya
Banjarmasin, meliputi bekas Keresidenan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

Mahkamah Tentara Tinggi untuk seluruh Kalimantan berkedudukan di Jakarta.

Mahkamah Tentara di Indonesia Timur berada di kota:

- Makassar, meliputi Propinsi Sulawesi dan bekas Afdeling Ternate

- Ambon, meliputi seluruh wilayah Maluku di kurangi Ternate

- Denpasar, meliputi seluruh wilayah Propinsi Sunda Kecil (NTT-B).

Mahkamah Tentara Tinggi berkeduduan di Makassar dan Mahkamah Tentara Agung berkedudukan di Mahkamah Agung Indonesia.



C. Masa Berlakunya UUDS 1950 (1950-1959)

Ketentuan yang telah ada pada masa RIS tetap berlaku kecuali yang tidak sesuai dengan tujuan negara kesatuan. Daerah hukum Mahkamah Tentara mengalami perubahan (penambahan dan pengurangan) seperti:

1. Jawa-Madura

- Jakarta, tambah Kab. Kep. Riau (Tanjung Pinang)

- Surabaya, tambah Kediri

2. Sumatera

- Medan, dikurangi Kab. Kep. Riau tapi ditambah dengan Tapanuli

- Padang, dikurangi Tapanuli dan ditambah Kampar (Pekanbaru)

Kedudukan Pengadilan Tinggi Tentara yang sebelumnya di Bukit Tinggi dipindah ke Medan dengan wilayah hukum seluruh Sumatera.

3. Kalimantan



Pengadilan Tinggi Tentara dipindah dari Jakarta ke Surabaya.

Pada periode 1950-1959 di negar kita terjadi keadaan darurat, sebagai dampak dari politik federalisme kontra unitarisme. Seperti pemberontakan Andi azis di Makassar, Peristiwa APPRA di Bandung, RMS di Maluku, peristiwa DI/TII di Jabar, Jateng, Aceh dan Sulawesi Selatan serta peristiwa yang tidak kalah besar ialah peristiwa PRRI/Permesta di Sumtera dan Sulawesi.

Berangkat dari kondisi diatas, dan demi untuk tetap menegakkan hukum di lingkungan militer, maka di bentuklah Peradilan Militer Khusus seperti;
Mahkamah Tentara Luar Biasa : Putusan mahkamah ini tidak dapat di mintakan banding
Mahkamah Angkatan Darat/Udara pertempuran : Putusan mahkamah ini merupakan tingkat pertama dan terakhir.

D. Masa Juli 1959-11 Maret 1966

Pada Tanggal 5 Juli 1959 Presiden RI mengeluarkan dekrit yang menyatakan pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945. Undang-undang Nomor 5 tahun 1950 sejak dikeluarkannya dekrit tetap berlaku, tetapi perkembangan selanjutnya menyebabkan penerapannya berbeda dengan periode sebelum dekrit 5 Juli 1959. Hal ini karena makin disadari bahwa kehidupan militer memiliki corak kehidupan khusus, disiplin tentara yang hanya dapat dimengerti oleh anggota tentara itu sendiri. Karena itu dirasakan perlunya fungsi peradilan diselenggarakan oleh anggota militer.

Pada tanggal 30 Oktober 1965 di undangkan Penetapan Presiden No.22 tahun 1965, tentang perobahan dan tambahan beberapa pasal dalam UU. No. 5 tahun 1950. Perobahan-perobahan tersebut adalah mengenai pengangkatan pejabat-pejabat utama pada badan-badan peradilan militer. Dengan adanya ketentuan tentang pengangkatan tersebut, maka ketua pengadilan tentara dan pengadilan tentara tinggi, yang menurut ketentuan lama, karena jabatannya dijabat oleh oleh ketua pengadilan Negeri/ketua pengadilan tinggi, sekarang di jabat oleh pejabat dari kalangan Militer sendiri. Perubahan sama berlaku pula pada panitera. Penyiapan tenaga ini telah dilakukan sejak tajun 1952 dengan mendirikan dan mendidik para perwira pada akademi hukum militer. Tahun 1957 angkatan I telah lulus kemudian melanjutkan ke Fakultas Hukum dan pengetahuan masyarakat, Universitas Indonesia.

Tahun 1961 merupakan awal pelaksanaan peradilan militer diselenggarakan oleh para perwira ahli atau sarjana hukum, sesuai dengan instruksi Mahkamah agung No. 229/2A/1961 bahwa mulai september 1961 hakim militer sudah harus mulai memimpin sidang pengadilan tentara. Demkian halnya dengan kejaksaan.

Dengan perkembangan tersebut diatas, dimulailah babak baru dalam penyelenggaraan Peradilan Militer. Perkembangan selanjutnya ialah anggota dari suatu angkatan diperiksa dan diadili oleh hakim jaksa dari angktan bersangkutan. Perkembangan selanjutnya yang perlu mendapat perhatian adalah di undangkannya Undang-undang Nomor 3 PNPS tahun 1965 tentang memberlakukan Hukum Pidana Tentara, Hukum Acara Pidana Tentara dan Hukum disiplin tentara bagi angkatan Kepolisian pada tanggal 15 maret 1965.

Perkembangan selanjutnya adalah lahirnya Undang-undang Nomor 23 PNPS 1965 pada tanggal 30 Oktober 1965 yang menetapkan bahwa dalam tingkat pertama, tantama, bintara dan perwira polisi yang melakukan tindak pidana di adili oleh badan peradilan dalam lingkungan angkatan kepolisian. Sebelumnya diadili di badan peradilan angkatan darat dan angkatan laut untuk yang kepulauan Riau. Dengan demikian peradilan dalam lingkungan Peradilan Militer dalam pelaksanaannya terdiri dari :
Peradilan Militer untuk Lingkungan Angkatan Darat
Peradilan Militer untuk Lingkungan Angkatan Laut
Peradilan Militer untuk Lingkungan Angkatan Udara
Peradilan Militer untuk Lingkungan Angkatan Kepolisian.

Peradilan ini terus berlangsung hingga setelah 11 maret 1966, bahkan peradilan di lingkungan angkatan kepolisian baru di mulai pada tahun 1966.

E. Masa 11 Maret 1966-1997

Pelaksanaan peradilan militer didalam lingkungan masing-masing angkatan seperti yang ada sebelumnya tetap berlaku hingga pada awal 1973.

Tahun 1970 lahirlah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 menggantikan Undang-undang Nomor 19 tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini mendorong proses integrasi peradilan di lingkungan militer. Baru kemudian berubah ketika dikeluarkan berturut-turut :
Keputusan bersama menteri kehakiman dan menteri pertahanan/Pangab pada tanggal 10 Juli 1972 No. J.S.4/10/14 – SKEB/B/498/VII/72
Keputusan bersama menteri kehakiman dan menteri pertahanan keamanan pada tanggal 19 maret 1973 No. KEP/B/10/III/1973 – J.S.8/18/19. Tentang perobahan nama, tempat kedudukan, daerah hukum, jurisdiksi serta kedudukan organisatoris pengadilan tentara dan kejaksaan tentara.

Barulah kemudian peradilan militer dilaksanakan secara terintegrasi. Pengadilan militer tidak lagi berada di masing-masing angkatan tetapi peradilan dilakukan oleh badan peradilan militer yang berada di bawah departemen pertahanan dan keamanan. Kemudian berdasar dari SK bersama tersebut, maka nama peradilan ketentaraan di adakan perubahan. Dengan demikian, maka kekuasaan kehakiman dalam peradilan militer dilakukan oleh:
Mahkamah Militer (MAHMIL)
Mahkamah Militer Tinggi (MAHMILTI)
Mahkamah Militer Agung (MAHMILGUNG).

Pada tahun 1982 dikeluarkan Undang-undang No. 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok pertahanan keamanan negara RI yang kemudian diubah dengan undang-undang No 1 tahun 1988. Undang -undang ini makin memperkuat dasar hukum keberadaan peradilan militer. Pada salah satu point pasalnya dikatakan bahwa angkatan bersenjata mempunyai peradilan tersendiri dan komandan-komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara. Hingga tahun 1997 hampir tidak ada perubahan yang signifikan dalam pelaksaanan peradilan militer di Indonesia.

F. Peradilan Militer 1997 – Sekarang

Pada tahun 1997 diundangkan UU No. 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Undang-undang ini lahir sebagai jawaban atas perlunya pembaruan aturan peradilan militer, mengingat aturan sebelumnya dipandang tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Undang-undang ini kemudian mengatur susunan peradilan militer yang terdiri dari :
Pengadilan Militer
Pengadilan Militer Tinggi
Pengadilan Militer Utama
Pengadilan Militer Pertempuran.

Dengan diundangkannya ketentuan ini, maka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang susunan dan kekuasaan pengadilan atau kejaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 22 PNPS Tahun 1965 dinyatakan tidak berlaku lagi. Demikian halnya dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana pada pengadilan tentara, sebagaimana telah di ubah dengan UUndang-undang Nomor 1 Drt tahun 1958 dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari paparan sejarah militer diatas, dengan berbagai macam perubahan system peradilan, dapat disimpulkan sebagai berikut :
Pada masa pendudukan Belanda, peradilan militer mengadili pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh tentara Belanda yang tergabung kedalam angkatan darat dan angkatan laut. Angkatan darat diadili oleh Krijsraad sedangkan angkatan laut diadili oleh Zee Krijsraad karena masih merupakan bagian dari tentara kerajaan Belanda. Berbeda dengan peradilan militer di zaman Jepang. Pada masa ini peradilan militer dibentuk dengan tujuan utama untuk mengadili mereka yang mengganggu atau melawan balatentara Jepang.
Sejak kemerdekaan Republik Indonesia hingga saat sekarang ini, peradilan militer telah menjalani perubahan berkali-kali, baik dari segi penamaan, tingkatan maupun kewenangan mengadili. Hal ini ditandai dengan lahirnya beberapa peraturan tentang peradilan militer, yang pada akhirnya lahir Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi beberapa peraturan sebelumnya.
Militer sebagai orang terdidik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur, bagi mereka diadakan norma-norma yang khusus. Mereka harus tunduk tanpa reserve pada tata kelakuan yang telah ditentukan dan diawasi dengan ketat. Karena kekhususan dalam mengemban tugas ini, mengakibatkan terjadinya pemisahan peradilan anggota tentara dengan masyarakat umum. Penegakan disiplin yang sangat ketat dan harus dipertanggung jawabkan di lembaga khusus jika melanggar. Mereka diadili dengan aturan yang khusus berlaku bagi mereka dengan tidak mengesampingkan kenyataan yang hidup ditengah masyarakat.

B. Saran-saran

Sebagai saran maka penulis menyebutkan beberapa hal yang diharapkan semoga saja dapat memeberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait, diantaranya yaitu :
Pelaksanaan peradilan militer haruslah murni dan memenuhi ciri dan sifat kodratnya sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka dan lepas dari interfensi komandan atau siapapun.
Pelaksanaan peradilan dilingkungan militer hendaknya tetap mengutamakan penegakan hukum dengan tanpa mengesampingkan atau merugikan kepentingan militer (negara).

DAFTAR PUSTAKA

Hersoebeno. Pemeriksaan Permulaan Dalam Sistem Peradilan Militer.Jakarta: Perguruan Tinggi Hukum Militer, 1994.

Ka’bah, Rifyal, ed. Indonesian Legal History. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.

Kasdiyanto. Pemeriksaan In Absentia dalam Perkara Desersi di Lingkungan Peradilan Militer. Jakarta: Sekolah Tinggi Hukum Militer, 1999.

Keraf, Gorys. Komposisi. Flores: Nusa Indah, 1993.

Nurani, Agus. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Piodana Koneksitas.Jakarta: Sekolah Tinggi Hukum Militer, 1999.

Soegiri dkk. 30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia. Jakarta: Indra Jaya, 1976.

Soepomo. Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Sejarah Hukum. Bandung: Alumni, 1983.

Salam, Faisal. Peradilan Militer Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 1994.

Sjarif, Amiroeddin. Hukum Disiplin Militer Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Sumber : http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/sejarah-peradilan-militer-di-indonesia/
 
© Copyright 2010-2011 kuhpm indonesia All Rights Reserved.
Template Modified by My Free Template | Published by Jasa Pembuatan Blog | Powered by Blogger.com.